Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengikuti kegiatan rapat yang diadakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting bersama Pimpinan KPK Bapak Nawawi Pomolangi. Dalam rapat tersebut turut hadir para Kepala Daerah serta jajarannya se Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun rekomendasi KPK kepada Pemerintah Daerah,  harus berkoordinasi dengan LKPP dan Perwakilan BPKP untuk melakukan pengawasan dan pendampingan daerah. Meningkatkan pengembangan sistem pengaduan masyarakat dan pengaduan internal  pemerintah daerah terutama keamanan pelapor, integrasi dengan Apgakum terkait tipikor. Pemerintah daerah mendukung tindak lanjut rencana aksi untuk mencapai target-target rencana aksi dan poin-poin Monitoring Centre of Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021 sebagai bentuk komitmen Kepala Daerah. Rapat Koordinasi  ditutup dengan penandatanganan Komitmen anti Korupsi oleh Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kota dan Pemerintah Kebupaten se Sulawesi Tenggara.

---

Share ke Social Media :